SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA 

Nama                    : Ikhlas Pamuja

NPM/Kelas           : 14213251 / 2EA22

Dosen                    : Sarah Widia Rahmarini

 

PERMASALAHAN

 

AWAL PERTUMBUHAN KOPERASI INDONESIA

Pertumbuhan koperasi di Indonesia dipelopori oleh R. Aria Wiriatmadja patih
di Purwokerto (1896), mendirikan koperasi yang bergerak dibidang simpanpinjam.
Untuk memodali koperasi simpan- pinjam tersebut di samping
banyak menggunakan uangnya sendiri, beliau juga menggunakan kas mesjid
yang dipegangnya (Djojohadikoesoemo, 1940, h 9). Setelah beliau
mengetahui bahwa hal tersebut tidak boleh, maka uang kas mesjid telah
dikembalikan secara utuh pada posisi yang sebenarnya.
Kegiatan R Aria Wiriatmadja dikembangkan lebih lanjut oleh De Wolf
Van Westerrode asisten Residen Wilayah Purwokerto di Banyumas. Ketika
ia cuti ke Eropa dipelajarinya cara kerja wolksbank secara Raiffeisen
(koperasi simpan-pinjam untuk kaum tani) dan Schulze-Delitzsch (koperasi
simpan-pinjam untuk kaum buruh di kota) di Jerman. Setelah ia kembali dari
cuti mulailah ia mengembangkan koperasi simpan-pinjam sebagaimana telah
dirintis oleh R. Aria Wiriatmadja . Dalam hubungan ini kegiatan simpanpinjam
yang dapat berkembang ialah model koperasi simpan-pinjam lumbung
dan modal untuk itu diambil dari zakat.

Selanjutnya Boedi Oetomo yang didirikan pada tahun 1908
menganjurkan berdirinya koperasi untuk keperluan rumah tangga. Demikian
pula Sarikat Islam yang didirikan tahun 1911 juga mengembangkan koperasi
yang bergerak di bidang keperluan sehari-hari dengan cara membuka toko-toko
koperasi. Perkembangan yang pesat dibidang perkoperasian di
Indonesia yang menyatu dengan kekuatan social dan politik menimbulkan
kecurigaan Pemerintah Hindia Belanda. Oleh karenanya Pemerintah Hindia
Belanda ingin mengaturnya tetapi dalam kenyataan lebih cenderung menjadi
suatu penghalang atau penghambat perkembangan koperasi. Dalam
hubungan ini pada tahun 1915 diterbitkan Ketetapan Raja no. 431 yang berisi
antara lain :
a. Akte pendirian koperasi dibuat secara notariil;
b. Akte pendirian harus dibuat dalam Bahasa Belanda;
c. Harus mendapat ijin dari Gubernur Jenderal;
dan di samping itu diperlukan biaya meterai 50 gulden.

Pada akhir tahun 1930 didirikan Jawatan Koperasi dengan tugas:
a. memberikan penerangan kepada pengusaha-pengusaha Indonesia
mengenai seluk beluk perdagangan;
b. dalam rangka peraturan koerasi No 91, melakukan pengawasan dan
pemeriksaan terhadap koperasi-koperasi, serta memberikan
penerangannya;
c. memberikan keterangan-keterangan tentang perdagangan
pengangkutan, cara-cara perkreditan dan hal ihwal lainnya yang
menyangkut perusahaan-perusahaan;
d. penerangan tentang organisasi perusahaan;
e. menyiapkan tindakan-tindakan hukum bagi pengusaha Indonesia
( Raka.1981,h.42)
DR. J.H. Boeke yang dulunya memimpin “Komisi Koperasi” 1920
ditunjuk sebagai Kepala Jawatan Koperasi yang pertama.
Selanjutnya pada tahun 1933 diterbitkan Peraturan Perkoperasian
dalam berntuk Gouvernmentsbesluit no.21 yang termuat di dalam Staatsblad
no. 108/1933 yang menggantikan Koninklijke Besluit no. 431 tahun 1915.
Peraturan Perkoperasian 1933 ini diperuntukkan bagi orang-orang Eropa dan
golongan Timur Asing. Dengan demikian di Indonesia pada waktu itu
berlaku 2 Peraturan Perkopersian, yakni Peraturan Perkoperasian tahun
1927 yang diperuntukan bagi golongan Bumi Putera dan Peraturan
Perkoperasian tahun 1933 yang berlaku bagi golongan Eropa dan Timur
Asing.

  

Konsep Koperasi Barat

Konsep koperasi barat adalah konsep yang menjelaskan bahwa koperasi adalah organisasi swasta yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan, untuk mengurusi kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi. Adapun unsur-unsur dari konsep koperasi barat, yaitu:

·         Keinginan individu dapat dipuaskan dengan cara bekerja sama antar sesama anggota, dengan cara saling membantu dan saling menguntungkan

·         Setiap individu dengan tujuan yang sama dapat berpartisipasi untuk mendapatkan keuntungan dan menanggung resiko bersama

·         Hasil berupa surplus didistribusikan kepada anggota sesuai dengan metode yang tellah disepakati

·         Keuntungan yang belum didistribusikan akan dimasukkan sebagai cadangan koperasi

 ANALISA

Awal mula koperasi hanya untuk simpan pinjam modal petani, dan berkelanjutan menjadi sistem simpan pinjam untuk kebutuhan rumah tangga. Adapun hambatan yang di tempuh pada saat perkembangan koperasi di jaman penjajahan Hindia Belanda.

Konsep koperasi barat ialah, konsep dimana sistem organisasi sukarela yang di urus bersama dan untuk kepentingan bersama.

RINGKASAN

Berdirinya koperasi awal mulanya adalah pada tahun 1896 di Purwokerto yang di cetuskan oleh R. Aria Wiriatmadja yang fungsinya untuk memberi simpan pinjam untuk para petani di sekitar Banyumas. Suatu ketika di kembang lanjutkan oleh De Wolf Van Westerrode. Pada tahun 1908, Boedi Oetomo menganjurkan koperasi di dirikan untuk keperluan rumah tangga. Pada tahun 1911 Serikat Islam mengembangkan koperasi untuk keperluan sehari-hari dengan cara membuka toko. Perjalanan sistem koperasi yang menyatu dan tumbuh pesat menimbulkan kecurigaan pihak Hindia Belanda, oleh karena itu pemerintah Hindia Belanda menghambat dan menghalangi perkembangan dari sistem koperasi pada waktu itu, dengan menerbitkan beberapa peraturan yang disebut Ketetapan Raja. Dan pada akhirnya di tahun 1930 di bentuk Jawatan Koperasi dengan tugas untuk memajukan usaha-usaha yang ada di masa itu.

Konsep koperasi barat merupakan suatu organisasi swasta yang di dirikan sukarela yang tujuannya adalah mengurus secara bersama dan menciptakan keuntungan untuk bersama atau timbal balik bagi anggota koperasi tersebut.

SUMBER

http://www1.patikab.go.id/artikel/sejarah-perkembangan-koperasi-di-indonesia

 http://www.kopindo.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=404&Itemid=406